Anggota Komisi III DPRD Tarakan Gunawan Wibisono meminta kepada Pemkot Tarakan agar secara kontinyu memberikan laporan mengenai perkembangan atau progress pembangunan perumahan PNS di Jalan Pangeran Aji Iskandar, daerah Korpri II, Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara.Pasalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur --meliputi di antaranya untuk proses cut and fill, land consolidation, pembuatan jalan dan drainase-- cukup besar mencapai Rp 71 miliar yang dananya dari APBD Kota 2007 dan 2008. Sehingga DPRD perlu tahu perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan.
Hal lain, lanjut Gunawan, untuk memberi kepastian kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengetahui bahwa akan ada rumah untuik PNS sejak 2004 lalu.
Perkembangan pembangunan perumahan di atas lahan 114 hektare setiap saat diharapkan tidak membuat kecewa para pengguna perumahan ke depan. “Para PNS
Ia mengatakan, berdasarkan laporan diketahui hingga minggu kemarin perkembangan pembangunan infrastruktur baru mencapai 41 persen. Namun ia tidak mengetahui secara pasti realisasi itu telah memenuhi target atau belum karena tidak adanya laporan pencapaian target yang direncanakan. Disebutkan dari beberapa blok yang akan dibangun perumahan sebanyak 1.514 unit baru satu blok yang dinyatakan telah layak dibangun.
Hal itu, lanjut Gunawan sebaiknya ditindaklanjuti segera dengan pembangunan perumahan paling lambat pertengahan atau akhir tahun ini. Dengan demikian sudah ada beberapa rumah yang siap huni oleh para PNS.
“Kita minta laporan secara terperinci 2007 lalu realisasi dan target yang ditentukan seberapa besar termasuk kendala yang timbul jika memang belum memenuhi target. Selain itu rencana tahun ini apa saja termasuk apakah sudah bisa dilaksanakan pembangunan perumahan siap huni”, ujarnya.
Gunawan meminta juga pertimbangan analisis dampak lingkungan (Amdal) benar-benar diterapkan di lapangan. Pasalnya luasan lahan yang dipergunakan cukup besar dengan adanya kegiatan cut and fill, sehingga ada titik-titik yang sebelumnya tempat penampungan air berubah menjadi lahan datar karena dilakukan pengurukan. Dengan demikian, yang harus diantisipasi secara matang adalah, masalah aliran air (drainase). Sehingga saat hujan tidak menimbulkan banjir di permukiman lain.
Selain itu keberadaan ruang hijau harus diutamakan, khususnya pohon-pohon yang sebelumnya telah ada harus dilestarikan Sehingga di lokasi perumahan itu tetap ada hutan alami.
Ia mengatakan pembangunan perumahan PNS memiliki fungsi ganda, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar berupa kepemilikan rumah yang layak dan sehat bagi PNS sekaligus akan menjadi embrio lahirnya New Town di wilayah Utara Tarakan. Sebab berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada telah dipersiapkan areal New Town di wilayah Utara Tarakan seluas 400 hektare, dan kini tengah dipasarkan dan ditawarkan kepada investor yang berminat masuk.
Sumber : Tribun Kaltim