Sekda Tegaskan Bahwa Pinjaman Daerah Masih Nol

TARAKAN – Sekretaris Daerah, Khairul, angkat bicara mengenai kebijakan Pinjaman Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kota Tarakan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada tanggal 26 Desember 2015 lalu.

Pria yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut menyatakan bahwa pinjaman tersebut belum direalisasikan, “Pinjaman itu masih sebatas rencana, belum kita pinjam, saya juga masih meminta Kepala DP2KA untuk menghitung berapa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2015 dan berapa dana perimbangan yang bakal masuk”. Ia kemudian membeberkan alasan-alasan sehingga pinjaman itu sampai sekarang belum terealisasi, “memang rencana mau pinjam, dari Rp 297 miliar tersebut direncanakan yang Rp 160 miliar pinjaman untuk menutup defisit APBD Perubahan Tahun anggaran 2015, untuk dibayar di tahun 2016. Cuma kemarin itu ada ketentuan tidak boleh menutup defisit akhir tahun dengan pinjaman, maka tidak jadi kita pinjam. Kemudian kita juga hitung-hitung kemungkinan besar tidak perlu pinjam”.

Dirincikannya, saat ini posisi kegiatan yang belum dibayarkan sebesar Rp 96 Miliar di Tahun 2015, “namun kita punya dana transfer pusat sebesar Rp 53 miliar lebih , dan ada dari dana transfer provinsi sebesar Rp 44 miliar lebih”. Disampaikan juga bahwa Dana yang akan masuk dapat menutupi pengeluaran yang ada di Tahun 2015, “semestinya menutupi, cuma persoalannya dari sana (pusat dan provinsi) terlambat. Nah Ini yang kita mau cek apa masalahnya, karena di sana juga defisit kan”.

Ia juga menambahkan bahwa pada saat ini Pemkot Tarakan dihadapkan pada dua pilihan, bekerja sesuai dengan anggaran yang ada atau tetap membangun, dengan konsekuensi melakukan pinjaman daerah. “Kita memang berpotensi melakukan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp 110 miliar, namun itu masih sebatas persiapan dan belum terealisasi, dan kita harapkan juga tahun 2016 ada peningkatan PAD dan efisiensi anggaran. “mulai awal tahun ini kita juga harus menggenjot PAD, saya sudah minta untuk menggelar rapat, karena ada beberapa target potensial yang harus kita manfaatkan peluangnya”, tambahnya.

Ketika ditanya status pemilihan Bank Kaltim sebagai pemberi pinjaman apabila Pinjaman Daerah pada akhirnya tetap direalisasikan, Khairul menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam pengkajian, “belum final, bisa ke bank lain, tapi sebenarnya kalau kita memilih ke Bank Kaltim itu kenapa, karena kita owner (pemilik) juga di situ. Artinya kalau kita minjam, bunga yang dibayar akan jadi dividen juga buat kita, karena ada penyertaan modal kita di sana”.

Untuk diketahui bersama, Kesepakatan pinjaman daerah oleh Pemkot dan DPRD tersebut menetapkan plafon Pinjaman Daerah sebesar 297 miliar (termasuk bunga) dari bank komersial. Mekanisme pinjaman daerah sendiri diatur dalam PP 54 Tahun 2005 dan PP 30 Tahun 2011, yang pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Dalam Peraturan yang sama juga disebutkan bahwa Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan dalam melakukan pinjaman daerah. (HMS/YPR)

Sumber : http://infotarakan.id/

Share this

Share on FacebookPlus on Google+